PENDAPAT PARA TOKOH TENTANG KESEJAHTERAAN HAKIM
1.Drs. H. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI
"Setuju! Naikkan itu gaji hakim. Saya orang yang pertama mengusulkan untuk tidak ragu menaikkan gaji hakim," kata Priyo menjawab pertanyaan wartawan di kompleks DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
DPR mengaku serius memperhatikan kesejahteraan hakim. Pihaknya meminta kementerian terkait membahas masalah tersebut. "DPR akan memperhatikan penuh untuk menaikkan gaji hakim. Menkum HAM memang harus memperhatikan kesejahteraan hakim," papar politikus Partai Golkar ini.
Selain meminta kementerian terkait, DPR juga mempunyai perhatian serius atas masalah kesejahteraan hakim. "DPR akan membahas dan mendorong peningkatan kesejahteraan hakim," papar Priyo.
Melihat berbagai fakta yang terungkap, Priyo hanya bisa geleng-gelang kepala. Saat ditanya wartawan, dia langsung spontan menjawab tanpa pikir panjang ketika disinggung kesejahteraan hakim. "Angkanya mencengangkan kita, mestinya Menkum HAM memperhatikan itu. Angkanya memprihatinkan," papar Priyo
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/05/184300/1886299/10/wakil-ketua-dpr-naikkan-gaji-hakim?9911012
2.Asep Iriawan, Mantan Hakim
Profesi hakim harus dipandang juga sebagai profesi yang sangat penting bagi penegakan hukum. Oleh karena itu kesejahteraannya wajib ditingkatkan.
Di Indonesia, gaji seorang hakim justru berada di bawah gaji PNS golongan biasa. Semestinya, harus berada diatas pegawai BUMN, anggota Dewan, Menteri, TNI, Polri. Bila perlu gaji hakim harus lebih tinggi dari Presiden. Apalagi kondisi kehidupan hakim di pedalaman sangat memprihatinkan. Tentunya hal ini membuat ketidakadilan.
Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan hakim. Bila itu diabaikan dapat mempengaruhi melakukan korupsi. Bila gaji dan tunjangan sudah dinaikkan tapi tetap melakukan korupsi, maka hukumannya yang diberikan pun harus khusus yaitu, hukuman yang lebih besar dari kejahatan lainnya.
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/17/57815/Hakim-Daerah-Protes-4-Tahun-Gaji-Tak-Naik
3.Imam Anshori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial
Nasib hakim yang telah 11 tahun tidak mengalami kenaikan uang tunjangan sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan PNS/TNI/Polri yang telah mengalami kenaikan gaji/tunjangan secara signifikan beberapa waktu terakhir. Bila kondisi ini dibiarkan dikhawatirkan akan membuka peluang korupsi.
Godaan para hakim itu sangat besar. Jika kesejahteraannya tidak diperhatikan, hakim-hakim berpotensi akan menerima suap atau tanda terimakasih dari orang yang berperkara di pengadilan.
Pada kesempatan saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kami telah menyampaikan masalah tersebut Maret 2011. Tapi sampai saat ini belum terealisasi.
Sejauh ini pemerintah belum maksimal memberikan remunerasi kepada para hakim. Untuk itu KY akan berjuang supaya kenaikan uang tunjangan hakim serta gaji pokok hakim diprioritaskan dengan mengusulkannya ke DPR
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/17/57815/Hakim-Daerah-Protes-4-Tahun-Gaji-Tak-Naik
4.Todung Mulya Lubis, Praktisi Hukum
Wajar saja bila ada hakim yang merasa tidak dihargai karena gaji mereka sudah di bawah PNS biasa. Padahal tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka sangat berat sekali.
Hakim sebagai pejabat negara sudah sepatutnya diberikan tunjangan remunerasi dan gaji jauh lebih tinggi ketimbang yang diterima hari ini. Ini untuk menghindari penyelewengan.
Sangat sulit bagi pemerintah mendapatkan putusan-putusan yang memenuhi rasa keadilan. Setidaknya dengan gaji dan tunjangan tinggi dapat membantu itu.
Sebaiknya pemerintah bersama MA dan Komisi Yudisial serius memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para hakim di daerah terpencil.
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/17/57815/Hakim-Daerah-Protes-4-Tahun-Gaji-Tak-Naik
5.Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH., Hakim Agung
"Saya mengharapkan agar Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Pusat bisa memperjuangkan kenaikan gaji pokok hakim secara wajar," kata hakim agung Gayus Lumbuun saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/3/2012).
Gayus menilai sudah saatnya hakim di seluruh penjuru Tanah Air mendapatkan kenaikan gaji, seiring kenaikan harga barang dan biaya hidup sehari-hari dari tahun ke tahun. Menurut Gayus, hakim-hakim di pelosok Tanah Air mempunyai dedikasi dan idealisme yang cukup tinggi dalam mengemban tugas sehingga wajar mendapat kenaikan gaji. Terlebih, hakim sesuai UU adalah pejabat negara.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/03/15/113642/1868000/10/
6.Taufiequrrahman Ruki, Mantan Ketua KPK
Terkait pertanyaan tersebut, mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki pernah menyampaikan bahwa reformasi aparatur peradilan bisa dilakukan dengan dua cara pertama, pemuliaan hakim yaitu jadikan hakim sebagai the honourable, yang dimuliakan dengan memberi gaji, upah, tunjangan dan fasilitas terbaik bagi hakim, kedua pemberdayaan peradilan.
Untuk itu perlu kiranya dilihat kembali dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah hakim telah didudukkan dan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana institusi dasar negara dalam urusan peradilan yaitu melayani kepentingan para pencari keadilan (justitiabelen).
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/01/13/mengurai-benang-kusut-reformasi-peradilan
7.Prof. Hikmahanto Juwana
Terhadap realitas tersebut, Prof. Hikmahanto Juwana pernah menyampaikan bahwa dalam melakukan reformasi peradilan satu hal yang paling esensial adalah mengembalikan profesi hakim menjadi profesi yang berwibawa dan terhormat yaitu dengan memberikan kompensasi (kesejahteraan) secara layak terhadap profesi hakim. Hakim hanya dapat menerima secara sah kompensasi dari negara, oleh karenanya negara harus memberikan kompensasi dengan baik kalau perlu semua hakim adalah pejabat negara sehingga tidak terbentur dengan aturan - aturan pegawai negeri.
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/01/13/mengurai-benang-kusut-reformasi-peradilan
8.Prof. Satjipto Rahardjo, Sosiolog hukum Indonesia
Sosiolog hukum Indonesia alm. Prof. Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya pernah menyampaikan bahwa hakim perlu diberikan gaji yang cukup agar tidak terbebani oleh "urusan duniawi" sehingga dapat banyak membaca, menimbang, dan merenungkan dengan seksama persoalan yang dihadapi guna menjatuhkan putusan dan memberikan keadilan yang berkualitas, oleh karena pekerjaan menegakkan hukum dan keadilan itu tidak segampang dan sejelas seperti dikatakan oleh undang-undang tetapi sarat dengan berbagai intervensi baik itu sosial, ekonomi maupun politik. Dengan kata lain menerapkan hukum untuk menegakkan keadilan tidak seperti memutar nomor telepon, begitu diputar selesai masalah.
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/01/13/mengurai-benang-kusut-reformasi-peradilan
9. Prof. Jimly Asshidiqie
Dalam tanya jawab di website pribadinya, Prof.Jimly Asshidiqie member jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis dengan menyatakan “Saya sendiri setuju dan memang begitulah pendapat saya, yaitu bahwa hakim itu seluruhnya adalah pejabat negara, tapi sekarang kita masih terbentur dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan status hakim sebagai PNS yang diangkat menjadi hakim. Sistem kepegawaian hakim masih dirumuskan sebagai bagian dari pengertian PNS. Ini harus diubah dulu baru kita bisa memperbaiki seluruhnya[7]” dan atas pertanyaan yang lain, beliau menyampaikan “iya, tapi sampai sekarang yang berlaku adalah hakim diangkat sebagai PNS. Inilah yang mesti diubah dengan sekaligus menegaskan status hakim sebagai pejabat negara dan bukan lagi PNS, sehingga semua hakim benar-benar diperlakukan sebagai pejabat negara dengan segala hak-haknya seperti tunjangan pejabat negara dan sebagainya. Penegasan demikian harus dengan PP berdasarkan dengan UU yang ada, jika tidak maka hakim akan tetap seperti sekarang. Yang diperlakukan sebagai pejabat negara sekarang hanya hakim agung dan hakim konstitusi saja, sedangkan hakim di tingkat pertama & kedua, tidak dianggap sebagai pejabat negara. Secara yuridis, penyebutan sebagai pejabat negara itu berkaitan dengan hak-hak administratifnya dengan konsekwensi tunjangan dan sebagainya. Untuk semua ini diperlukan penegasan dalam peraturan pelaksana UU No. 48/2009 yang saudara sebut diatas, termasuk juga dalam proses pengangkatan hakim, dan sistem kepangkatannya jangan lagi mengikuti PNS, misalnya dengan menggunakan sistem penggolongan yaitu Golongan III A, B, C, D, dan Golongan IV A, B, C, D, dan E. Sistem penggolongan ini yang menentukan hak-hak dan kewajiban para hakim dalam sistem administrasi negara;
Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2012/04/06/quo-vadis-status-hakim/
10. Habiburrokhman, SH (Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat)
Habiburokhman menegaskan, tidak bisa tidak, pemerintah harus member perhatian serius terhadap tuntutan kesejahteraan hakim ini. Teori adanya hubungan antara kesejahteraan hakim dan kualitas putusannya sudah terbukti di banyak Negara-negara di seluruh dunia.
Ia mencontohkan, di India, Malaysia, Perancis terbukti bahwa dengan ditingkatkannya kesejahteraan hakim, kualitas putusan mereka akan bertambah baik secara parallel. Prinsipnya, hakim harus sejahtera dahulu, baru ia bisa membuat putusan yang adil. “Sebagai pengacara, kami juga berkepentingan dengan terpenuhinya kesejahteraan hakim. Sebab, jika hakim sudah sejahtera, maka tugas pengacara di pengadilan akan lebih mudah, karena pengacara hanya cukup beradu kepintaran dan tidak direpotkan “urusan non teknis” lain seperti yang selama ini sering terjadi,” seru Juru Bicara SPR.
Sumber : http://www.pesatnews.com/read/2012/03/29/3248/hakim-mogok-timbul-kekacauan-hukum
11. Alamsyah Hanafiah, SH (Advokat)
Menurut Alamsyah, gaji pejabat Negara yang termurah di dunia adalah hakim di Indonesia. Pejabat Negara yang gajinya termurah di Indonesia adalah hakim. Gaji hakim dinilainya tidak manusiasi, karena ada seorang hakim yang sudah bekerja selama 24 tahun gajinya masih Rp 3.600.000;.
"Seharusnya sebagai lembaga tinggi Negara, MA harus mempunyai APBN sendiri seperti lembaga tinggi Negara lainnya seperti DPR, Presiden dan lain-lain," kata Alamsyah.
Jadi kalau andaikata hakim akan melakukan aksi mogok kerja seluruh Indonesia, itu menurut Alamsyah sangat-sangat relevan dan bisa dimaklumi, karena gaji hakim tidak manusiawi. KY menurutnya, tidak bisa mempersalahkan hakim yang mogok kerja karena ini bukan masalah etik, tapi masalah kemanusiaan karena gaji dan fasilitasnya tidak manusiawi.
Begitu juga ia menilai fasilitas hakim harus terjamin, mengingat ia pejabat Negara. Misalnya kendaraan dinas dan pengawal, karena hakim adalah pejabat Negara yang banyak musuhnya.
Sumber : http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=2988
12. jaja ahmad jayus (Komisi Yudisial)
The commission said the proposed salary increase could help bolster judges’ professionalism and integrity. “We have conducted research, which suggests that decent basic salaries for lower court judges is Rp 7.1 million [US$781],” a Judicial Commission member, Jaja Ahmad Jayus, said on Tuesday.He said that with this amount, judges could pay for their basic needs from housing and food to transportation. The average pay for lower court judges is Rp 5.5 million.
Commission spokesperson Asep Rahmat Fajar said that the proposed figure was based on a survey that was begun in 2008 and restarted three months ago.
sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/05/commission-proposes-salary-hike-judges.html
13. Winston Churchill :
"Our aim is not to make our judges wealthy men, but to satisfy their needs to maintain a modest but dignified way of life suited to the gravity, and indeed, the majesty, of the duties they discharge. We must make the remuneration of judges attractive so that we can defeat any temptation to corruption by the judiciary. This will not only be intended to benefit judges but the greater benefit is to the administration of justice itself.
Sumber : http://samaita-gutuboy.blogspot.com/2011/12/reserve-bank-corrupting-judges.html
14. Eva Kusumandari (Anggota Komisi III PDI-P)
mengatakan, prioritas saat ini adalah menaikkan gaji para hakim, terutama hakim daerah,ketimbang pembenahan fasilitas lembaga peradilan. Gaji salah satu alternatif solusi untuk mengurangi godaan para hakim. sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/484426/34/
15.Didi Irawadi (Anggota Komisi III PD) berpendapat sama.Kesejahteraan hakim saat ini adalah prioritas yang harus segera diwujudkan dengan tambahan dana tersebut, apalagi untuk daerah terpencil. Selanjutnya, pemerintah juga diminta memprioritaskan kenaikan gaji pokok para hakim. sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/484426/34/
16. Aboebakar Al Habsy (Anggota Komisi III DPR)
Saya kira ketua MA sebagai primus interpares haruslah memperjuangkan nasib para hakim tersebut, kita harus prioritaskan anggaran untuk kesejahteraan mereka. Saya sangat mendukung aksi untuk perbaikan kesejahteraan hakim, namun hal ini harus dilakukan dengan benar dan
efektif," ujar Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsy kepada Tribunnews.com, Senin(9/4/2012)
Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/04/09/anggota-dpr-ketua-ma-harus-perjuangkan-kesejahteraan-hakim
17. Anggara Suwahju (Direktur Institut for Criminal Justice Reform )
Ancaman mogok sidang lebih dari 4 ribu hakim di seluruh Indonesia menuntut kesejahteraan dinilai sebuah langkah positif. Sebab hal ini merupakan langkah yang benar daripada mencari kesejahteraan dengan cara jual beli perkara. "Bagus kalau menunut kesejahteraan dengan mogok sidang. Ini cara menuntut kesejahteraan yang benar dalam ranah demokrasi," kata Direktur Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/4/2012). Menurut Anggara, mogok sidang menunjukkan hakim masih punya hati nurani. Mereka tidak mau disuap untuk mengatasi kesulitan hidup. "Ini sesuatu yang positif dalam tatanan demokrasi," ujar Anggara.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/09/103834/1887560/10/
18. Drs. Eko Sutrisno, M.Si (Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara/BKN) menyatakan : " Hakim adalah pejabat negara tertentu, karena dari posisi aministrasi, sistem rekrument, dan NIP, masih mengadopsi sistem PNS". BKN tdak mempunyai kewenangan membina secara langsung terhadap pejabat negara, kewenangan ada di pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Untuk itu maka hendaknya gaji hakim seharusnya diberikan secara layak dan adil karena gaji adalah harga jabatan.
Sumber : Buletin Komisi Yudisial volume VI no 4 januari-februari 2012 Halaman 43
19. Prof. DR. H. Laica Marzuki, SH, MH (Mantan Wakil Ketua MK) Mengatakan : penempatan status hakim sebagai pejabat negara sudah tepat, hakim sebagai pejabat negara harus diberikan fasilitas yang layak.
Sumber : Buletin Komisi Yudisial volume VI no 4 januari-februari 2012 Halaman 43
20. Bambang Soesatyo ( Anggota Komisi III DPR )
Apabila tingkat kesejahteraan hakim tidak segera diperbaiki, proses penegakan hukum terancam berantakan. Hal itu nantinya akan menjadi titik lemah adanya upaya penegakan hukum.
"Karena mereka mengungkap sekaligus menunjukan adanya kelemahan mendasar dalam agenda penegakan hukum di negara ini. Demi tujuan besar agenda penegakan hukum, keluhan hakim daerah harus direspons dengan kebijakan yang solutif," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kepada Tribunnews.com, Senin(9/4/2012).
Sumber : http://www.tribunnews.com/2012/04/09/kesejahteraan-hakim-diabaikan-penegakan-hukum-berantakan
21. Ahmad Basarah (Anggota Komisi III DPR), mengatakan "Sebagai salah faktor penting saya setuju gaji hakim harus lebih besar dari PNS lain, bahkan harus lebih besar dari gaji pegawai KPK,"
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/09/87934/DPR-Janji-Perjuangkan-Gaji-Hakim/1
22. Harry Ponto,(Advokat/pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) mengatakan : ”Profesi hakim kini sudah SOS (save our souls). Harus diselamatkan sebab rendahnya kesejahteraan hakim. Hakim menjadi pemutus keadilan. Kalau kesejahteraannya rendah, mereka rawan disuap. Keadilan pun diperdagangkan,”
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/04/09/04052132/Profesi.Hakim.Harus.Diselamatkan.
23. Pramono Anung (Wakil Ketua DPR), mendukung kenaikan gaji para hakim. Peningkatan kesejahteraan dapat menekan perilaku buruk para hakim melalui jual beli perkara yang ditangani.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/09/111927/1887664/10/
24. Marzuki Alie ( Ketua DPR RI )
Mengenai kesejahteraan hakim yang dinilai masih kurang ini, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan sudah lama mendengar mengenai keluhan hakim terkait kebutuhan hidup.
“Saya sudah mendengar keluhan para hakim khususnya dalam persoalan yang membuat mereka tidak settle dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Marzuki kepada Skalanews, Sabtu (7/4).
Dia pun mempunyai harapan agar kesejahteraan hakim bisa lebih baik lagi. “Bagaimana kesejahteraan hakim bisa lebih baik lagi sehingga kedepannya mereka bisa bekerja lebih baik,” terang pria kelahiran 56 tahun yang lalu ini.
Sumber : http://www.skalanews.com/baca/news/8/0/108975/politik/
25. Prof. T.M Hasbi Ash Shiddieqy
Chalifah Alie (Chulafa Rasjidin) pada masa kepemimpinannya menaikkan gaji hakim Sjuraih dari 100 dirham menjadi 500 dirham sebulan agar hakimnya memperoleh kesejahteraan rumah tangga, padahal Chalifah Alie mengambil untuk dirinya dari Baitul Mal hanya sepiring nasi setiap harinya.
Sumber : Prof. T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Sedjarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Djakarta, 1970
No comments:
Post a Comment